Bupati Kukar Edi Damansyah saat meninjau GPM di Tenggarong (pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyoroti pentingnya pendekatan berbasis karakteristik wilayah. Hal ini Ia sampaikan saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Tenggarong, Sabtu (14/12/2024). 

Edi menjelaskan, Kabupaten Kukar terbagi menjadi tiga zona wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi pengendalian inflasi yang spesifik untuk setiap wilayah.

Menurutnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan mampu memahami kebutuhan serta potensi masing-masing zona. 

“Setiap daerah di Kukar memiliki keunikan, mulai dari pola distribusi hingga daya beli masyarakatnya. TPID harus mampu memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau di setiap wilayah,” ujar Edi saat diwawancarai awak media

Pendekatan berbasis zona ini, menurut Edi, bertujuan untuk menjaga rantai distribusi tetap lancar, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu. Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk mencapai tujuan tersebut. 

“Ketahanan pangan bukan sekadar soal distribusi bahan pokok. Ini adalah kerja bersama untuk memastikan semua masyarakat, dari kota hingga desa, memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar mereka,” tambahnya. 

Selain itu langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kukar untuk menjadi salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah, bersama berbagai pihak, terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh zona wilayah Kukar. 

Pada kesempatan yang sama, salah satu warga yang menghadiri GPM tersebut mengungkapkan, perhatian terhadap detail kebutuhan tiap wilayah ini memberikan rasa nyaman dan optimisme.

“Kami merasa didengar dan diperhatikan, karena setiap daerah memang punya kebutuhan yang berbeda,” ungkap seorang warga Tenggarong.

Tentunya melalui pendekatan yang inklusif dan strategis ini, Pemkab Kukar menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyentuh kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. (tan)